Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat terjadi:

1)      Anggaran Surplus

Anggaran surplus merupakan anggaran yang mana jumlah penerimaan lebih besar dari pengeluarannya.

2)      Anggaran Defisit

Anggaran deficit merupkan anggaran yang jumalah penerimaan lebih kecil dari jumlah pengeluarannya.

3)      Anggaran berimbang dan Dinamis

Anggaran berimbang dan dinamis merupakan anggaran yang jumlah penerimaan sama dengan anggaran pengeluaran, dan diusahakan jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui peningkatan tabungan pemerintah.

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

 Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus

Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3. Inflasi (%)
4. Nilai tukar rupiah per USD
5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Teori mengenai APBN

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

• Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
• Penajaman prioritas pembangunan
• Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara

Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat

Penerimaan (pendapatan) Negara merupkan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja Negara.

Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari sebagai berikut:

a.       Pajak dan retibusi.

b.      Eksploitasi sumber daya alam.

c.       Pungutan-pungutan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sumber penerimaan Negara dapat diperinci sebagai berikut:

a.       Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas:

1)      Penerimaan Perpajakan, yang berasal dari:

b)      Pajak Dalam Negeri, antara lain sebagai berikut:

                                                        i.      Pajak Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas.

                                                      ii.      Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

                                                    iii.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

                                                    iv.      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

                                                      v.      Cukai.

                                                    vi.      Pajak lainnya.

c)      Pajak Perdagangan Internasional, antara lain sebagai berikut.

                                                        i.      Bea Masuk.

                                                      ii.      Pajak atau Pungutan ekspor.

2)      Penerimaan Bukan Pajak yang berasal dari:

a)      Penerimaan sumber daya alam, antar lain sebagai berikut.

                                                              i.      Minyak Bumi.

                                                            ii.      Gas Alam.

                                                          iii.      Pertambangan umum.

                                                          iv.      Perikanan.

b)      Bagian laba BUMN.

c)      Penerimaan bukan pajak lainnya.

b.      Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan terdiri atas pinjaman luar negrin dan hibah.

Pengeluaran atau Belanja Pemerintah Pusat

Pengeluaran (belanja) Negara merupkan semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Belanja Negara dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk pemerintah daerah.

a.      Belanja Pemerintah Pusat

1)            Pengeluaran Rutin

a)      Belanja Pegawai:

                                                        i.      Gaji pensiunan.

                                                      ii.      Tunjanga beras.

                                                    iii.      Lauk pauk.

                                                    iv.      Lain-lain belanja pegawai dalam negeri.

b)      Belanja Barang:

                                                        i.      Belanja barang dalam negeri.

                                                      ii.      Belanja barang luar negeri.

c)      Pembayaran Bunga Utang:

                                                        i.      Utang dalam negeri.

                                                      ii.      Utang luar negeri.

d)     Subsidi

                                                        i.      Subsidi BBM.

                                                      ii.      Subsidi Non BBM:

(a)    Pangan.

(b)   Listrik.

(c)    Bunga Kredit program.

(d)   Lain-lain.

e)      Pengeluaran Rutin Lainnya.

2)            Pengeluaran Pembangunan

a)      Pembiayaan pembangunan rupiah.

b)      Pembiayaan proyek.

Pembelanjaan rutin merupakan pengeluaran terus-menerus untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

b.      Belanja Pemerintah Daerah

1)      Dana Perimbangan

a)      Dana Bagi Hasil.

b)      Dana alokasi umum.

c)      Dana alokasi khusus.

2)      Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian

Pengaruh APBN

Adapun pengaruh APBN terhadap perekonomian masyarakat antar lain:

1.      Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.

2.      Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter Negara, karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

3.      Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industry-industri dalam negeri.

4.      Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan jumlah barang, serta yang lainnya.

5.      Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek Negara dan investasi Negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perhitungan APBN

Cara menghitung besarnya pinjaman bersih pemerintah :

G – T – B = Bn + Bb + Bf           (Persamaan1)

Keterangan :

G         =          Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T          =          Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B         =          Pinjaman total pemerintah

Bn       =          Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

Bb       =          Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf        =          Pinjaman pemerintah dari luar negeri

Namun apabila Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi maka rumusnya adalah seperti ini:

G – T – B = Bb + Bf         (Persamaan2)

·         Bila G dan T dibedakan menjadi dua bagian yaitu dalam negeri dan luar negeri

G = Gd + Gf

T = Td + Tf, maka persamaan (2) menjadi

(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf

(Gd – Td)  = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB

(Gf – Tf)    = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran

·         Ringkasan orientasi dalam negeri dan orientasi luar negeri dengan persamaan anggaran berimbang adalah sebagai berikut :

1)      G = R

2)      G = Gf + Gd

3)      R = Rf + Rd

4)      Gf + Gd = Rf + Rd

5)      Gd – Rd = Rf – Gf

6)      Gd = G – Gf

7)      Rd = R – Rf

Keterangan :

G     = total pengeluaran, R = Total penerimaan

Gf   = bunga/cicilan utang luar negeri + lainnya

Gd = pengeluaran rutin murni + pengeluaran pembangunan

Rf    = penerimaan migas + penerimaan pembangunan (utang luar negeri)

Rd   = penerimaan non migas

Gf + Gd = Rf + Rd, menunjukkan anggaran berimbang

Gd – Rd = Rf – Gf, menunjukkan defisit anggaran Dn (Gd – Rd) sama atau ditutup dengan surplus (Rf – Gf) anggaran LN

G – Gf = pengeluaran netto domestik

R – Rf = penerimaan netto domestik

 

Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara :

(1)    Prosentase perubahan TP (DTP)

TP_x  - TP_(x-1)

DTP =   ---------------------- . 100%

    TP_(x-1)

(2)    Prosentase Ketergantungan Pembiayaan

      BLN

B₁ = -------------- . 100%

       DP

Keterangan :

TP_x = tabungan pemerintah tahun x

TP_(x-1)             = tabungan pemerintah tahun sebelumnya

B₁    = tingkat ketergantungan pembiayaan dari bantuan LN

Perbandingan antara Anggaran Defisit dan Anggaran Berimbang

 

Anggaran Defisit	Anggaran Berimbang
PNH – BN = DA	PDN – PR    = TP
DA = PbDN + PbLN	DAP = AP – TP
PbDN = PkDN + Non – Pk DN
PbLN  = PPLN – PC PULN
Keterangan : PNH            =   pendapatan negara dan hibah BN              =   belanja negara DA              =  defisit Anggaran PbDN         =  pembiayaan DN PkDN         =  Perbankan DN Non-PkDN =  Non-Perbankan DN PbLN          =  pembiayaan LN PPLN          =  penerimaan pinjaman LN PCPULN    =  pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri	Keterangan : PDN   =  Pendapatan DN PR      =  pengeluaran rutin TP      =  tabungan pemerintah DAP   = defisit anggaran pembangunan AP      = anggaran pembangunan BLN   = bantuan luar negeri

 

 sumber: 

id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

 buku Pengetahuan sosial ekonomi 2, penerbit bumi aksara, penulis yuliana sudremi - yuliana handoko, basuki djoko saronto - poedji poerwadi

 empatsatutujuh-417.blogspot.com/2011/04/apbn.html